Jakarta, wartapilar.com — Pergantian Menteri Keuangan di tengah jalannya agenda kerja pemerintahan mendadak menjadi sorotan publik. Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9/2026) mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya.
Keputusan tersebut terbilang mengejutkan karena hanya beberapa jam sebelumnya Purbaya masih menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dan menghadiri rapat kerja gabungan bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Purbaya bahkan sempat menyampaikan persoalan serius mengenai pengawasan perpajakan, termasuk dugaan adanya permainan dalam pemeriksaan sejumlah perusahaan baja asal China yang beroperasi di Indonesia.
Purbaya menyebut terdapat sekitar 40 pabrik baja asal China yang diduga belum memenuhi kewajiban perpajakan secara penuh.
Yang membuat persoalan tersebut semakin mengundang perhatian, menurut Purbaya, dirinya telah memerintahkan agar perusahaan-perusahaan tersebut diperiksa. Namun, pemeriksaan yang diperintahkan itu disebut tidak kunjung dilakukan.
“Saya perintahkan pegawai pajak untuk periksa, satu pun enggak diperiksa,”
Pernyataan tersebut membuat Purbaya menduga adanya persoalan serius di balik mandeknya pemeriksaan. Ia bahkan menyebut kemungkinan adanya oknum petugas pajak yang “bermain”.
Salah satu perusahaan yang disorot disebut memiliki potensi kewajiban pajak sedikitnya Rp200 miliar. Angka tersebut, kata Purbaya, berpotensi membengkak hingga mendekati Rp1 triliun apabila dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.
Telepon Istana di Tengah Rapat
Drama pergantian Purbaya semakin menjadi perhatian ketika rapat Komite IV DPD RI berlangsung.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut membahas Rancangan APBN 2027 dan Nota Keuangan. Namun, ketika memasuki sesi pembahasan, Purbaya tiba-tiba mendapat informasi bahwa ada telepon dari pihak Istana.
Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi kemudian meminta rapat dihentikan sementara agar Purbaya dapat menerima panggilan tersebut.
Purbaya pun keluar dari ruang rapat.
Momen itu belakangan menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian pergantian dirinya. Purbaya tidak kembali melanjutkan rapat seperti semula. Beberapa jam kemudian, Presiden Prabowo resmi mengumumkan pergantian Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya.
Dengan demikian, rapat di Senayan yang awalnya merupakan agenda kerja biasa berubah menjadi agenda terakhir Purbaya sebagai Menteri Keuangan.
Dicopot karena Pajak? Belum Ada Konfirmasi
Di sinilah spekulasi mulai berkembang.
Pencopotan Purbaya terjadi pada hari yang sama dengan pernyataannya mengenai dugaan kebocoran penerimaan pajak. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi yang menyatakan bahwa pergantian tersebut dilakukan karena Purbaya membongkar dugaan permainan dalam pemeriksaan pajak.
Presiden Prabowo juga tidak secara terbuka menyebut pengungkapan persoalan 40 pabrik baja sebagai alasan pencopotan Purbaya.
Sebaliknya, sejumlah laporan menyebut pergantian tersebut berkaitan dengan kebutuhan pemerintah untuk menjaga kredibilitas fiskal dan kepercayaan investor. Reuters melaporkan bahwa penunjukan Suahasil dipandang sebagai upaya memperkuat stabilitas dan disiplin fiskal di tengah kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Karena itu, hubungan antara pengungkapan dugaan kebocoran pajak dan pencopotan Purbaya masih menjadi tanda tanya.
Namun, urutan waktunya memang sulit diabaikan: Purbaya menyampaikan persoalan pengawasan pajak pada Senin, menerima telepon dari pihak Istana ketika rapat berlangsung, meninggalkan ruang rapat, lalu pada hari yang sama resmi tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Warisan Pertanyaan Purbaya
Terlepas dari polemik pergantian menteri, pernyataan Purbaya mengenai dugaan ketidakpatuhan pajak perusahaan baja menyisakan pertanyaan besar bagi pemerintah.
Jika benar terdapat perusahaan dengan potensi kewajiban pajak hingga ratusan miliar bahkan mendekati Rp1 triliun, publik tentu menunggu tindak lanjut konkret dari Direktorat Jenderal Pajak.
Begitu pula dengan dugaan adanya oknum internal yang disebut Purbaya bermain dalam proses pemeriksaan.
Persoalannya kini bukan lagi sekadar siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan.
Publik juga menunggu jawaban atas pertanyaan yang jauh lebih besar: mengapa perusahaan yang sudah diperintahkan untuk diperiksa justru disebut tidak tersentuh pemeriksaan?
Dan jika dugaan tersebut terbukti, siapa yang bertanggung jawab atas potensi penerimaan negara yang selama ini tidak tertagih?
Pergantian menteri boleh saja menjadi keputusan politik Presiden. Namun, dugaan kebocoran penerimaan negara merupakan persoalan institusional yang tidak semestinya ikut berhenti ketika pejabatnya berganti.
Kini bola berada di tangan Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara.
Publik menunggu apakah isu 40 pabrik baja tersebut akan dilanjutkan sampai tuntas atau justru menghilang bersama berakhirnya masa jabatan Purbaya.
Satu hal yang pasti, pergantian kursi Menteri Keuangan berlangsung cepat, tetapi pertanyaan mengenai dugaan kebocoran pajak belum ikut selesai.
Dan di tengah sorotan tersebut, satu kalimat menjadi relevan: ketika potensi penerimaan negara mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah, yang dibutuhkan bukan hanya pergantian pejabat, melainkan transparansi dan keberanian untuk membuka siapa sebenarnya yang bermain. (Red)