Jakarta, wartapilar.com – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa seluruh fasilitas toilet di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina wajib diberikan secara gratis kepada masyarakat. Tidak boleh ada pungutan biaya kepada konsumen yang menggunakan fasilitas tersebut.
Simon bahkan memastikan akan menjatuhkan sanksi kepada pengelola SPBU yang masih kedapatan memungut bayaran untuk penggunaan toilet. Penegasan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh jaringan SPBU Pertamina agar tidak mengabaikan ketentuan pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Simon saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menanggapi keluhan anggota dewan terkait masih adanya toilet SPBU yang memungut biaya, Simon menegaskan bahwa fasilitas tersebut sejatinya merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diberikan tanpa pungutan.
“Toilet memang sebenarnya aturan di semua toilet SPBU seluruh SPBU Pertamina gratis Pak, gratis. Dan baik tentunya saya masih menemukan di beberapa tempat masih ada yang membayar itu,” ujar Simon, dikutip Jumat (13/11/2026).
Simon mengaku telah berulang kali mengingatkan jajaran Pertamina Patra Niaga selaku subholding yang menangani bisnis hilir Pertamina untuk melakukan penertiban terhadap SPBU yang masih menerapkan pungutan toilet.
Ia bahkan secara langsung meminta Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyiapkan langkah penindakan terhadap pengelola SPBU yang tidak menjalankan prosedur dan ketentuan perusahaan.
“Jadi itu saya minta nanti kita akan keluarkan, sudah beberapa kali saya sampaikan ke tim Patra Niaga, Pak Ega, untuk kita tegas saja. Tentunya mungkin akan kita berikan sanksi apabila tidak sesuai dengan prosedur yang ada kita tetapkan,” tegasnya.
Jangan Jadikan Fasilitas Pelayanan sebagai Ladang Pungutan
Pernyataan Dirut Pertamina tersebut kembali membuka persoalan klasik mengenai standar pelayanan di SPBU. Sebab, keberadaan toilet merupakan salah satu fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat, khususnya pengendara yang melakukan perjalanan jarak jauh.
Praktik pungutan toilet di SPBU Pertamina sebelumnya juga pernah menjadi sorotan publik. Bahkan, ketika Erick Thohir masih menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), fasilitas toilet SPBU sempat menjadi sasaran inspeksi langsung.
Pemeriksaan tidak hanya menyangkut kebersihan dan kelayakan fasilitas, tetapi juga memastikan tidak ada pungutan kepada masyarakat.
Karena itu, penegasan Simon seharusnya tidak berhenti sebatas pernyataan dalam forum rapat bersama DPR. Pertamina Patra Niaga perlu memastikan pengawasan berjalan nyata, termasuk melakukan pemeriksaan berkala dan menindak SPBU yang masih membandel.
Konsumen juga berhak mendapatkan pelayanan yang layak tanpa dibebani biaya tambahan atas fasilitas yang berdasarkan ketentuan Pertamina memang digratiskan.
Pertamina Minta Maaf soal Gangguan Pasokan BBM
Dalam kesempatan yang sama, manajemen PT Pertamina (Persero) juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat terkait gangguan ketersediaan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang sempat menimbulkan keluhan di sejumlah wilayah.
Permohonan maaf tersebut disampaikan langsung Simon dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Simon mengakui bahwa menjaga ketersediaan energi merupakan salah satu ukuran penting keberhasilan Pertamina. Namun, tanggung jawab tersebut semakin berat di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
“Bagi kami Pertamina, ukuran keberhasilan yang tidak kalah penting adalah kemampuan menjaga ketersediaan energi,” ungkap Simon.
Ia menambahkan, “Tanggung jawab ini semakin menantang di tengah kondisi geopolitik yang sangat dinamis.”
Terkait kendala pasokan dan distribusi BBM yang sempat dikeluhkan masyarakat, Simon menyampaikan penyesalan sekaligus permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami konsumen.
“Atas nama Pertamina, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya yang tulus atas gangguan pasokan dan distribusi BBM yang sempat menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat,” ujarnya.
Simon menegaskan, permohonan maaf tersebut bukan berarti perusahaan menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, Pertamina berkomitmen melakukan pembenahan agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
“Namun, hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab kami untuk segera memperbaiki keadaan dan menghadirkan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Publik Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Janji
Dua persoalan yang mengemuka dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI tersebut menjadi ujian bagi manajemen Pertamina dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di satu sisi, Pertamina dituntut menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM. Di sisi lain, pelayanan di SPBU, termasuk fasilitas toilet, juga harus memenuhi standar yang telah ditetapkan perusahaan.
Ketegasan terhadap SPBU yang masih memungut biaya toilet perlu dibuktikan melalui pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten. Jangan sampai aturan hanya tegas di atas meja rapat, tetapi pelanggaran tetap berlangsung di lapangan.
Masyarakat tentu tidak cukup hanya mendengar pernyataan bahwa toilet SPBU gratis. Mereka membutuhkan kepastian bahwa fasilitas tersebut benar-benar dapat digunakan tanpa pungutan, dalam kondisi bersih, aman, dan terawat.
Kini, publik menunggu langkah konkret Pertamina Patra Niaga dalam menertibkan SPBU yang masih melakukan pungutan. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan BBM, tetapi juga oleh kualitas pelayanan yang dirasakan langsung setiap hari. (Red)
