Bandung, wartapilar.com – Upaya menekan angka pengangguran di Indonesia membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, tidak hanya pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait, tetapi juga institusi lain, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Komitmen kolaborasi tersebut mendapat dukungan dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang mengapresiasi peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat di Bandung, Rabu (11/11/2026).

Menurut Yassierli, kehadiran Poliran menjadi salah satu bentuk nyata keterlibatan Polri dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih kuat, inklusif, dan mampu menjawab persoalan pengangguran di tengah masyarakat.

Ia menilai, persoalan pengangguran tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu institusi. Diperlukan sinergi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat agar akses terhadap kesempatan kerja semakin terbuka.

“Suatu kebahagiaan bagi Kementerian Ketenagakerjaan, ekosistem ketenagakerjaan memang harus dibangun melalui kolaborasi, dan Alhamdulillah institusi Polri ikut dalam bagian kolaborasi itu untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang lebih baik,” ujar Yassierli.

Ia menjelaskan, kolaborasi berbagai pihak turut memberikan kontribusi terhadap tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Indonesia tercatat sebesar 4,91 persen pada Agustus 2024. Angka tersebut turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, kemudian kembali menurun menjadi 4,75 persen pada Agustus 2026.

Meski menunjukkan tren penurunan, Yassierli menegaskan bahwa upaya memperluas kesempatan kerja harus terus diperkuat. Sebab, tantangan ketenagakerjaan bukan hanya menyangkut ketersediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Kompetensi dan Sertifikasi Jadi Kunci Memasuki Dunia Kerja

Menaker juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan keterampilan dan sertifikasi kompetensi.

Menurutnya, perkembangan dunia industri yang semakin dinamis menuntut tenaga kerja memiliki kemampuan sesuai bidang pekerjaan. Karena itu, para lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi perlu terus meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Dalam mendukung hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan berbagai program pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja, sehingga para pencari kerja memiliki bekal yang lebih memadai ketika memasuki dunia industri.

Selain peningkatan kompetensi, Yassierli juga menekankan pentingnya proses rekrutmen yang adil dan tidak diskriminatif.

Ia berharap perusahaan dapat menerapkan persyaratan penerimaan tenaga kerja secara objektif, relevan dengan kebutuhan pekerjaan, serta mengutamakan kemampuan dan kompetensi calon pekerja.

Dengan demikian, setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki.

“Semoga program Polisi Peduli Pengangguran dapat hadir bersama kita semua membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik ke depan,” katanya.

Polri Perluas Peran, Pengangguran Jadi Perhatian Bersama

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan, program Poliran merupakan bagian dari transformasi pendekatan kepolisian dalam mencegah potensi kerawanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, persoalan pengangguran tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi sosial dan keamanan masyarakat.

Melalui program Poliran, Polri berupaya mengambil bagian dengan membuka akses informasi pekerjaan, mempertemukan masyarakat dengan peluang kerja, serta mendorong warga agar mendapatkan kesempatan meningkatkan kesejahteraan.

“Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi.

Peluncuran Poliran sekaligus memperlihatkan perluasan peran Polri dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat.

Ke depan, efektivitas program ini tentu akan sangat ditentukan oleh implementasi di lapangan, mulai dari jangkauan informasi lowongan kerja, kemudahan akses bagi pencari kerja, hingga keterlibatan perusahaan dalam menyediakan kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi masyarakat.

Sinergi antara Polri, Kemnaker, pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja.

Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, Poliran diharapkan tidak sekadar menjadi program pendataan atau penyampaian informasi lowongan pekerjaan, tetapi juga menjadi sarana konkret untuk memperluas kesempatan kerja dan membantu masyarakat memperoleh pekerjaan secara layak, adil, serta tanpa diskriminasi. (Red)