Jakarta, wartapilar.com – Situasi politik nasional kembali menjadi perhatian publik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan mengejutkan tersebut disampaikan Gibran saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Prasetyo membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia. Langkah itu muncul di tengah dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang terkait dokumen pendidikan Gibran.

“Pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam. Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri,” kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, keinginan tersebut tidak terlepas dari perkembangan sejumlah keputusan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.

Namun, Istana meluruskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Bahkan, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan MA Jadi Sorotan

Polemik ini semakin menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait gugatan pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA yang digunakan dalam persoalan persyaratan pendidikan Gibran.

Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang ditetapkan pada 30 Oktober 2026 oleh majelis kasasi yang diketuai Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Yulius, bersama hakim anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Putusan itu sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang sebelumnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO).

Putusan PTUN tersebut sebelumnya juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT.

Gugatan diajukan oleh advokat Subhan dengan menempatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah cq Sekretaris Jenderal sebagai pihak tergugat, yakni instansi yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Dalam gugatannya, Subhan meminta majelis hakim menyatakan tidak sah dan membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Penggugat juga meminta agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Surat keterangan tersebut sebelumnya menyatakan bahwa pendidikan Gibran disetarakan dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Gibran Masih Harus Membuktikan Dokumen Pendidikan

Perkembangan hukum tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat polemik mengenai latar belakang pendidikan Gibran kembali mencuat ke ruang publik.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut dokumen administratif, melainkan juga berkaitan dengan pertanyaan publik mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Meski demikian, putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut harus dibaca sesuai ruang lingkup amar putusannya. Putusan itu tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Di sisi lain, pernyataan Gibran yang ingin membuktikan keabsahan dokumen melalui jalur PTUN menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum yang perlu diselesaikan.

Status Jabatan Wapres Jadi Perhatian Publik

Munculnya niat pengunduran diri Gibran juga memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan posisinya dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Sebab, menyampaikan niat mundur kepada Presiden tidak sama dengan pengunduran diri yang telah diproses secara konstitusional. Mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Untuk sementara, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Gibran tetap menjalankan tugasnya seperti biasa di tengah dinamika yang berkembang.

Situasi ini menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga stabilitas politik sekaligus menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Publik kini menanti perkembangan selanjutnya, baik mengenai sikap resmi Gibran, langkah Presiden Prabowo, maupun proses hukum yang akan ditempuh untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan tersebut.

Yang jelas, polemik ini tidak cukup diselesaikan hanya melalui pernyataan politik. Kepastian hukum, keterbukaan dokumen, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi hal penting untuk menjawab keraguan masyarakat. (Red)