Jakarta, wartapilar.com – Praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Sepanjang Januari hingga 10 November 2026, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur berhasil mengungkap 45 perkara TPPO dengan berbagai modus, mulai dari pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural hingga eksploitasi seksual dan anak.
Dari total 45 perkara tersebut, sebanyak 30 kasus ditangani langsung oleh Direktorat Reserse PPA/PPO Polda Jatim dengan mengamankan 21 tersangka. Sementara 15 perkara lainnya diungkap oleh jajaran kepolisian resor (Polres) di wilayah Jawa Timur.
Direktur Reserse PPA/PPO Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, mengatakan pengungkapan puluhan perkara tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam melindungi masyarakat dari praktik perdagangan orang yang kerap memanfaatkan kerentanan ekonomi dan minimnya informasi masyarakat terkait prosedur bekerja, khususnya ke luar negeri.
Menurut Ganis, dari 30 perkara yang ditangani langsung Polda Jatim, sebanyak 11 kasus telah memasuki tahap P-21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Kemudian, 10 kasus masih dalam proses penyidikan intensif, sedangkan sembilan perkara lainnya masih berada pada tahap penyelidikan.
“Dari 30 perkara yang kami tangani, 11 kasus di antaranya sudah P-21 atau berkasnya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Sementara 10 kasus masih dalam tahap penyidikan intensif, dan sembilan kasus lainnya dalam proses penyelidikan,” ujar Ganis, Kamis (12/11/2026).
Modus PMI Nonprosedural Paling Dominan
Berdasarkan pemetaan penyidik, pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural menjadi modus yang paling banyak ditemukan dalam pengungkapan kasus TPPO di Jawa Timur.
Tercatat sebanyak 16 perkara berkaitan dengan pengiriman PMI nonprosedural. Selain itu, tujuh kasus merupakan eksploitasi seksual, dua kasus eksploitasi anak, dan dua kasus lainnya menggunakan modus berbeda.
Dominannya modus pengiriman PMI nonprosedural menjadi perhatian tersendiri. Sebab, praktik perekrutan dan pemberangkatan pekerja tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku berpotensi menempatkan calon pekerja migran dalam situasi rentan, mulai dari penipuan, penyekapan, kekerasan, eksploitasi tenaga kerja hingga perdagangan manusia.
Dalam sejumlah praktik TPPO, korban kerap dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan besar dan proses keberangkatan yang mudah. Namun, di balik tawaran tersebut, tidak sedikit yang justru menghadapi kondisi kerja tidak manusiawi serta kehilangan akses terhadap perlindungan hukum.
Dalam Sebulan, 16 Kasus Baru Terungkap
Intensitas pengungkapan kasus TPPO di Jawa Timur juga menunjukkan perkembangan dalam satu bulan terakhir.
Sejak Oktober hingga 10 November 2026, Polda Jatim bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 16 perkara baru.
Dari jumlah tersebut, sembilan laporan polisi ditangani langsung oleh Polda Jatim. Rinciannya, empat laporan terkait TPPO ke luar negeri dengan sembilan tersangka, serta lima laporan TPPO di dalam negeri dengan enam tersangka.
Sementara itu, Polres jajaran menangani tujuh laporan polisi. Terdiri dari satu laporan TPPO ke luar negeri dengan satu tersangka dan enam laporan TPPO di dalam negeri dengan enam tersangka.
Data tersebut memperlihatkan bahwa praktik perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan pengiriman korban ke luar negeri, tetapi juga berlangsung di dalam negeri dengan berbagai bentuk eksploitasi.
Polda Jatim Perkuat Koordinasi Lintas Instansi
Kombes Pol Ganis Setyaningrum menegaskan, Polda Jatim berkomitmen memberantas jaringan perdagangan orang hingga ke akar-akarnya. Penanganan TPPO, menurutnya, tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus dibarengi langkah pencegahan dan perlindungan terhadap calon korban maupun korban yang telah dieksploitasi.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Polda Jatim membangun koordinasi lintas instansi dengan melibatkan sejumlah lembaga terkait.
Di antaranya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, serta Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur.
Sinergi antarlembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap proses perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran, sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan indikasi perdagangan orang.
Perlindungan Korban Harus Menjadi Prioritas
Pengungkapan 45 perkara TPPO sepanjang 2026 menjadi gambaran bahwa praktik perdagangan manusia masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Selain penegakan hukum terhadap perekrut, perantara, maupun jaringan yang terlibat, perlindungan korban juga harus menjadi bagian penting dalam penanganan perkara. Korban perlu mendapatkan pendampingan, pemulihan, serta kepastian perlindungan hukum agar tidak kembali terjerat dalam praktik eksploitasi.
Masyarakat pun diimbau lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi, proses keberangkatan instan, atau perekrutan yang tidak disertai dokumen dan prosedur resmi.
Pencegahan TPPO membutuhkan keterlibatan bersama. Sebab, perdagangan orang bukan sekadar persoalan pelanggaran administrasi ketenagakerjaan, melainkan kejahatan serius yang merampas hak, martabat, dan kebebasan manusia. (Red)
