Jakarta, wartapilar.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperluas uji coba penyajian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan konsep prasmanan sebagai salah satu upaya menekan risiko makanan rusak yang berpotensi memicu kasus keracunan.
Hingga Kamis (29/10/2026), sebanyak 66 dapur MBG telah menjalankan uji coba sistem prasmanan. BGN berencana menambah sekitar 230 dapur sehingga jumlah pelaksana uji coba mendekati 300 dapur.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme distribusi makanan dalam program MBG, terutama terkait kualitas makanan, kecukupan porsi, serta keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Hal itu disampaikan Sudaryono dalam paparan 100 hari kinerja pimpinan BGN di Gedung Usmar Ismail Hall, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
“Kita sudah melakukan uji coba, ada 66 dapur, dan ini sedang nambah sekitar 230 lagi, ada sekitar mungkin totalnya ada sekitar hampir 300,” kata Sudaryono.
MBG Prasmanan Ditargetkan Menjangkau 10.000 Dapur
BGN menargetkan penerapan konsep MBG prasmanan dapat diperluas secara signifikan hingga akhir 2026. Sudaryono menyebut, pihaknya berharap sebanyak 5.000 hingga 10.000 dapur sudah mampu menerapkan sistem tersebut pada penghujung tahun.
“Kami berharap sampai dengan akhir tahun kita bisa implementasi MBG prasmanan ini 5.000 sampai dengan 10.000 dapur sudah bisa mengimplementasikan ini,” ujar Sudaryono.
Dalam konsep ini, makanan disajikan secara prasmanan sehingga siswa dapat mengambil makanan sesuai takaran gizi yang telah ditentukan. Sistem tersebut juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah porsi apabila masih merasa lapar, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Model penyajian ini diharapkan dapat mengurangi persoalan makanan yang tidak segera dikonsumsi setelah dibagikan, sekaligus memberikan fleksibilitas kepada siswa dalam menghabiskan makanan yang tersedia.
BGN menilai mekanisme penyajian dan konsumsi makanan perlu menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan MBG, mengingat program tersebut menyasar banyak penerima manfaat dengan kebutuhan gizi yang harus tetap terjaga.
BGN Klaim Belum Ada Kasus Keracunan dalam Uji Coba
Berdasarkan pemantauan sementara terhadap 66 dapur yang menjalankan uji coba, Sudaryono menyatakan belum ditemukan kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG prasmanan tersebut.
Menurut dia, sistem prasmanan memungkinkan makanan diambil dan dikonsumsi sesuai kebutuhan serta takaran gizi, dengan adanya ruang bagi siswa untuk menambah porsi apabila masih lapar.
“Jadi orangnya dapat porsi sesuai dengan takaran gizinya, tapi masih ada spare. Nah, spare-nya tuh orang bisa kalau masih lapar bisa nambah. Jadi ini so far so good dan kami ingin ini mandatory harus dilaksanakan seluas-luasnya terhadap semua dapur dan semua sekolah,” jelas Sudaryono.
Meski demikian, hasil pemantauan sementara tersebut masih perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi berkelanjutan. Keberhasilan menekan risiko keracunan tidak hanya ditentukan oleh cara makanan disajikan, tetapi juga bergantung pada kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan peralatan, penyimpanan, serta penerapan standar keamanan pangan.
Karena itu, perluasan MBG prasmanan harus disertai pengawasan yang konsisten agar peningkatan jumlah dapur tidak mengurangi kualitas makanan maupun keselamatan para siswa.
Kesiapan Sekolah Jadi Tantangan
Di balik target perluasan tersebut, Sudaryono mengakui penerapan sistem prasmanan membutuhkan kesiapan dari dua pihak utama, yakni pengelola dapur MBG dan sekolah penerima manfaat.
Pengelola dapur perlu mendapatkan edukasi mengenai mekanisme penyajian, pengaturan porsi, serta standar operasional yang harus dipenuhi. Sementara itu, pihak sekolah juga perlu memahami tata cara pelaksanaan agar kegiatan makan bersama berjalan tertib.
“Pertama harus diedukasi dapurnya, dan yang kedua harus diedukasi sekolahnya. Sekolahnya harus mau, Pak, melibatkan siswanya harus melayani temannya, harus mau,” ujar Sudaryono.
Keterlibatan sekolah menjadi faktor penting karena sistem prasmanan membutuhkan pengaturan alur pengambilan makanan, pembagian tugas, kebersihan area makan, serta pengawasan selama kegiatan berlangsung.
Namun, pelibatan siswa juga perlu memperhatikan usia, kemampuan, dan aspek keselamatan. Pelaksanaannya sebaiknya bersifat edukatif, tidak mengganggu proses belajar, serta tidak menggantikan tanggung jawab petugas dalam menjaga kebersihan dan keamanan pangan.
Perlu Pengawasan Ketat dalam Perluasan Program
Target penerapan MBG prasmanan hingga 10.000 dapur pada akhir tahun menjadi tantangan tersendiri bagi BGN. Perluasan program dalam waktu relatif singkat harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana penyajian, dan mekanisme pengawasan di setiap sekolah.
Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan sistem prasmanan benar-benar efektif dalam mengurangi risiko makanan rusak, bukan sekadar mengubah pola distribusi dari makanan yang dibagikan per porsi menjadi penyajian bersama.
Selain itu, pengaturan waktu penyajian, perlindungan makanan dari kontaminasi, kebersihan alat makan, dan pengawasan terhadap makanan yang tersisa perlu menjadi bagian dari prosedur operasional.
Dengan demikian, keberhasilan MBG prasmanan tidak cukup diukur dari jumlah dapur yang menerapkannya atau tidak ditemukannya kasus keracunan selama masa uji coba. Aspek keamanan pangan, kecukupan gizi, ketepatan pelaksanaan, dan konsistensi pengawasan harus menjadi indikator utama.
BGN kini menghadapi pekerjaan lanjutan untuk membuktikan bahwa konsep prasmanan dapat diterapkan secara luas tanpa mengorbankan standar kualitas dan keamanan makanan yang menjadi tujuan utama program Makan Bergizi Gratis. (Red)