MANGGAR-BELTIM,WARTA PILAR. – Kekecewaan mendalam menyelimuti 7 mantan karyawan PT Sumber Alam Antarnusa (SAA). Alih-alih mendapatkan keadilan, pertemuan fasilitasi penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang digelar di Gedung DPRD Belitung Timur pada Senin (27/4/2026) justru dinilai sebagai sandiwara yang menyudutkan kaum buruh.
Para mantan karyawan mencium aroma ketidakberesan dalam mediasi tersebut. Mereka secara terang-terangan menuding adanya keberpihakan oknum wakil rakyat dan instansi pemerintah terhadap kepentingan korporasi ketimbang memperjuangkan nasib rakyat kecil yang terzalimi.
DPRD Beltim Dinilai Gagal Jadi Penyambung Lidah Rakyat
Dalam rapat yang dihadiri oleh 3 anggota jajaran Komisi 2 DPRD Beltim, yaitu Sardidi,Aprialdi Simbolon dan Iwan Rahmawan.
Sekretaris Komisi, Sardidi atau yang di panggil (Samin), menjadi sorotan tajam. Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi, sikapnya dianggap lebih condong membela posisi PT SAA.
“Kami merasakan ketimpangan yang nyata. Pak Sardidi sepertinya lebih berpihak kepada perusahaan bukan ke karyawan. Kami menduga ada ‘permainan’ di balik penyelesaian perselisihan ini,” cetus salah satu mantan karyawan dengan nada geram.
Tak hanya DPRD, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Beltim pun tak luput dari kecaman. Bukannya memberikan perlindungan hukum dan solusi bagi buruh, oknum staf Disnaker justru mengeluarkan pernyataan yang dinilai intimidatif terkait apa bila hal ini sampai kepada tingkat proses Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Tudingan keras pun meluncur. Para mantan karyawan menduga Disnaker telah kehilangan independensinya dalam menangani kasus ini, ada 3 hal yang kami sorot yaitu :
1.Pernyataan staf Disnaker dianggap menyudutkan posisi tawar karyawan.
2.Dinas yang seharusnya menjadi benteng terakhir buruh justru dituding sudah “masuk angin” oleh pihak perusahaan.
3.Hasil pertemuan dianggap nol besar dan tidak membuahkan solusi konkret bagi nasib 7 mantan karyawan tersebut.
Langkah kami seperti dipaksa berjalan di tempat,” keluh Tampubolon, salah satu mantan karyawan dengan raut wajah yang tak mampu menyembunyikan kekecewaan. Ia menyayangkan hasil mediasi yang dianggapnya hanya memutar balik proses ke titik nol.
“Kami datang ke gedung rakyat ini berharap ada titik terang dan keputusan final, tapi kenyataannya kami justru dilempar kembali ke proses Bipartit. Fasilitasi DPRD hari ini nihil hasil; tidak ada keputusan, tidak ada kesepakatan. Semuanya mentah kembali,” tegasnya.(Jphp)