Kota Bekasi, wartapilar.com – Aksi pembongkaran paving block di halaman Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menuai tanda tanya besar. Sejumlah bagian halaman kantor pemerintahan tersebut diduga dirusak dan diacak-acak oleh orang tak dikenal (OTK) pada Rabu (4/11/2026).
Hampir seluruh paving block yang sebelumnya terpasang di area halaman kantor Pemkot Bekasi tampak dibongkar. Aksi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang memerintahkan pekerjaan, apa dasar pelaksanaannya, serta untuk kepentingan apa pembongkaran dilakukan.
Persoalan semakin menarik perhatian setelah seseorang yang diduga terlibat dalam aktivitas pembongkaran tersebut menyebut nama seseorang bernama Didin. Menurut keterangan yang diperoleh, pelaku mengaku melakukan pembongkaran atas perintah Didin.
Namun, hingga kini belum diketahui secara jelas siapa Didin yang dimaksud, apa kapasitasnya, serta atas dasar kewenangan apa dirinya dapat memerintahkan pembongkaran fasilitas di lingkungan kantor pemerintahan.
Munculnya nama Didin justru membuka sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi dari pihak terkait. Apakah pembongkaran tersebut merupakan bagian dari pekerjaan penataan halaman kantor, kegiatan pemeliharaan, atau justru aktivitas yang dilakukan tanpa prosedur dan persetujuan resmi?
Bahkan, muncul pula spekulasi mengenai kemungkinan adanya kaitan dengan dinamika rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi. Kendati demikian, dugaan tersebut belum memiliki bukti yang dapat memastikan adanya hubungan antara pembongkaran paving block dengan pergantian pejabat.
Tidak Ada Papan Informasi, Bagian Umum dan Aset Mengaku Tidak Tahu
Hal lain yang menjadi sorotan adalah tidak terlihatnya papan informasi pekerjaan sebagaimana lazimnya proyek pemerintah. Padahal, pembongkaran fasilitas di area perkantoran pemerintahan semestinya memiliki kejelasan mengenai status kegiatan, penanggung jawab, sumber anggaran, serta dasar pelaksanaannya.
Ketiadaan papan informasi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah kegiatan pembongkaran paving block itu merupakan pekerjaan resmi pemerintah atau justru aktivitas di luar program yang telah ditetapkan.
Ketika dikonfirmasi kepada pejabat Bagian Umum Setda dan pengelola aset Pemkot Bekasi pada Rabu (4/11/2026), pihak tersebut mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan pembongkaran tersebut.
“Kami enggak tahu, ini bukan proyek kami,” ujar pejabat Bagian Umum Setda dan Aset.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat pentingnya penelusuran mengenai siapa penanggung jawab kegiatan tersebut. Sebab, pembongkaran fasilitas di halaman kantor pemerintahan semestinya diketahui oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan gedung, halaman, maupun aset daerah.
Nama Oknum DBMSDA Ikut Disebut, Wali Kota dan Kepala Dinas Diminta Buka Penjelasan
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, muncul dugaan adanya koordinasi antara Didin dengan oknum pejabat di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi terkait aktivitas pembongkaran tersebut.
Informasi ini tentu perlu ditelusuri lebih jauh. Siapa sebenarnya pihak yang memberikan perintah? Apakah terdapat surat tugas, persetujuan pimpinan, dokumen pekerjaan, atau bentuk penugasan resmi lainnya?
Jika kegiatan tersebut memang merupakan bagian dari pekerjaan pemerintah, masyarakat berhak mengetahui dasar pelaksanaan, penanggung jawab, mekanisme pengadaan, hingga sumber pembiayaannya. Sebaliknya, apabila dilakukan tanpa kewenangan, persoalan ini perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Kepala DBMSDA Kota Bekasi Idi Sutanto, ketika dikonfirmasi mengenai kejadian tersebut, membenarkan adanya peristiwa pembongkaran paving block di halaman Kantor Pemkot Bekasi.
Namun, pembenaran atas adanya kejadian tersebut belum serta-merta menjawab seluruh pertanyaan mengenai siapa yang memerintahkan pembongkaran, apa tujuan kegiatan, dan bagaimana pertanggungjawabannya.
Karena itu, publik masih menunggu penjelasan lebih terperinci dari pihak Pemkot Bekasi maupun DBMSDA.
Jangan Sampai Aset Daerah Dibongkar Tanpa Kejelasan
Pembongkaran fasilitas di lingkungan kantor pemerintahan bukan persoalan sepele. Terlebih, paving block yang dibongkar merupakan bagian dari fasilitas dan aset yang berada di lingkungan Pemkot Bekasi.
Apabila pembongkaran dilakukan untuk kepentingan pekerjaan penataan atau rehabilitasi, semestinya seluruh proses dilaksanakan berdasarkan perencanaan, kewenangan, serta administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi menjadi hal penting agar tidak muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan di luar ketentuan.
Kini, sejumlah pertanyaan masih menggantung: siapa Didin yang disebut-sebut memerintahkan pembongkaran? Siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut? Mengapa Bagian Umum dan pengelola aset mengaku tidak mengetahui pekerjaan itu? Apakah DBMSDA memiliki dokumen atau penugasan resmi terkait pembongkaran tersebut?
Pemkot Bekasi, khususnya Wali Kota Tri Adhianto dan Kepala DBMSDA Idi Sutanto, diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Jangan sampai fasilitas dan aset milik pemerintah daerah dibongkar tanpa kejelasan administrasi, kewenangan, serta pertanggungjawaban. Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. (Red)