Jakarta, wartapilar.com – Ketentuan pengupahan bagi pekerja di sektor usaha mikro dan kecil (UMK) mendapat pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut memberikan pengecualian terhadap kewajiban pembayaran upah minimum, namun tetap menetapkan batas bawah yang wajib dipatuhi oleh pemberi kerja.
Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 144 yang mengatur bahwa ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
Meski mendapatkan pengecualian, bukan berarti pengusaha UMK memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan besaran upah pekerja sesuka hati. Sebab, Pasal 144 ayat (3) secara tegas mengatur bahwa upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh paling sedikit sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
Artinya, angka 50 persen tersebut merupakan batas terendah yang harus dipenuhi dalam kesepakatan pengupahan bagi UMK yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pengusaha tidak dibenarkan menetapkan upah secara sepihak, apalagi menjadikan status usaha mikro dan kecil sebagai alasan untuk mengabaikan hak-hak dasar pekerja.
Pengusaha Wajib Patuhi Kesepakatan
Persoalan pengupahan ini menjadi perhatian karena masih terdapat potensi ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pemberi kerja, khususnya pada sektor usaha berskala kecil.
Dalam praktiknya, pekerja sering kali berada pada posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan pengusaha. Kondisi tersebut berpotensi membuat kesepakatan upah tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan kedua belah pihak.
Karena itu, ketentuan batas minimum 50 persen menjadi salah satu instrumen perlindungan agar pengecualian upah minimum tidak dimanfaatkan untuk menekan kesejahteraan pekerja.
Selain wajib memenuhi batas minimum, pengusaha juga harus membayarkan upah sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama pekerja atau buruh.
Apabila pemberi kerja tidak membayar upah sebagaimana ketentuan tersebut, Pasal 145 mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.
Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa kewajiban pengupahan bukan sekadar persoalan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, melainkan bagian dari tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi.
Tidak Semua Perusahaan Kecil Bisa Berlindung di Balik Aturan UMK
Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah batasan mengenai kategori usaha mikro dan kecil. UU tersebut menegaskan bahwa kriteria UMK harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, tidak semua perusahaan yang memiliki sedikit karyawan, modal terbatas, atau dianggap kecil berdasarkan persepsi umum otomatis berhak menerapkan pengecualian upah minimum.
Status dan kriteria usaha harus terlebih dahulu dipastikan sesuai ketentuan hukum. Hal ini penting untuk mencegah perusahaan yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi UMK menggunakan celah regulasi guna membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum.
Upah Minimum Tetap Menjadi Prinsip Perlindungan
Di luar pengecualian bagi UMK, UU Nomor 27 Tahun 2026 tetap mempertahankan prinsip perlindungan upah minimum.
Pasal 140 mengatur larangan bagi pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum, khususnya bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, kecuali terdapat pengecualian yang secara khusus dibenarkan oleh undang-undang.
Bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan upah minimum, regulasi tersebut juga menyediakan mekanisme pengajuan permohonan pengecualian kepada gubernur.
Namun, pengajuan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Harus didasarkan pada kesepakatan bipartit antara pengusaha dan pekerja serta dilengkapi hasil audit eksternal.
Sementara itu, bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, pengusaha diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah.
Penyusunan struktur dan skala upah tersebut harus mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain kemampuan perusahaan, produktivitas, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, hingga kompetensi pekerja.
Pengawasan Jangan Sampai Lemah
Penerapan aturan pengupahan ini membutuhkan pengawasan serius dari pemerintah, terutama instansi yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun daerah.
Sebab, tanpa pengawasan yang efektif, pengecualian upah minimum bagi UMK berpotensi disalahgunakan oleh perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan ataupun pengusaha yang mengabaikan kesepakatan pengupahan.
Pemerintah juga perlu memastikan pekerja memahami hak-haknya, termasuk batas terendah upah yang diperbolehkan, mekanisme kesepakatan bipartit, serta saluran pengaduan apabila terjadi pelanggaran.
Pada akhirnya, pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan kecil tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran untuk membayar pekerja dengan upah serendah-rendahnya.
Kemudahan bagi pelaku UMK dalam menjalankan usaha memang perlu diberikan. Namun, kemudahan tersebut harus tetap berjalan beriringan dengan perlindungan hak pekerja.
Sebab, keberlangsungan usaha tidak semestinya dibangun dengan mengorbankan kesejahteraan buruh. Aturan boleh memberikan pengecualian, tetapi perlindungan terhadap hak pekerja tetap harus menjadi prioritas. (Red)