Kota Bekasi, Wartapilar –

Mantan kepala SMKN 4 Kota Bekasi menjadi pergunjingan berbagai lapisan masyarakat. Pasalnya, Ibu Hj. Lia Yuni Amelia mantan kepala SMKN 4 Kota Bekasi dan telah dimutasi ke SMKN 1 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, meninggalkan utang di SMKN 4 Kota Bekasi.

Informasi yang dihimpun media ini antara lain utang pembangunan Gedung sebesar Rp 245 juta. Dimana pembangunan gedung tersebut 2 tahap, tahap pertama pembangunan (Renovasi) lantai dasar dari sumber dana Komite Sekolah yang disebut dari Sumbangan Awal Tahun (SAT) dan tahap kedua pembangunan lantai 2 yang sumber dana dari DAK Provinsi Jawa Barat yang seyogianya dibangun di lahan kosong. Tetapi karena lahan atau tanah kosong tidak ada, sehingga dilanjutkan pembangunan lantai dua dari tahap pertama.

Keterangan yang diperoleh bahwa pembangunan tahap pertama yakni yang bersumber dana dari dana Komite Sekolah dan sumber itu mengatakan, bahwa utang yang jumlahnya sebesar Rp 245 juta itu adalah utang pembangunan tahap pertama. Pada saat pembangunan lantai dasar atau tahap pertama seberapa anggarannya terserap tidak diketahui, karena tidak ada Papan Informasi atau biasa disebut Papan Nama Proyek. Dikatakan hanya kepala sekolah yang mengetahui berapa berapa anggarannya, tapi anggaran itu disalurkan dari dana Komite Sekolah.

Demikian juga dana bantuan dari Provinsi Jawa Barat yang disebut DAK  tidak diketahui berapa dianggarkan karena pada saat pembangunannya pihak sekolah tidak membuat Papan Informasi, sehingga anggarannya gelap tidak diketahui masyarakat, bahkan guru setempat tidak mengetahui berapa anggaran bantuan provinsi tersebut. Hanya kepala sekolah yang mengetahui. Oleh karena itulah kepala sekolah dituding-tuding tidak taranaparan alias tertutup. Demikian juga Suswantoro Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana juga tertutup ketika diminta informasi atau keterangan tentang pembangunan gedung SMKN 4 yang masih menyisakan utang dan penjualan Innova mobil operasional sekolah justru menghindar tidak mau menjawab, bahkan mengatakan bahwa dirinya bukan Suswantoro, salah sambung, ujarnya melalui WhatsApp.

Ketika hal itu dikonfirmasikan kepada Ibu Hj. Lia Yuni Amelia dan diduga berkelit yang mengatakan adanya utang pembangunan gedung sekolah itu karena kurangnya dana shering (Dana Pendamping) yang tentunya Dana Shering juga dari Provinsi Jawa Barat karena keberadaan menajemen sekolah itu sudah ditangani Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Pertanyaannya, hutang yang ditinggalkan kepala sekolah adalah hutang dari pembangunan tahap pertama yang bersumber dari Dana SAT atau biasa disebut dari Komite Sekolah. Diduga kepala sekolah (Lia Yuni Amelia) berkelit yang mengatakan, bahwa kurangnya Dana Shering dan jika berbicara masalah Dana Shering biasanya hanya antara 10 – 20 persen dari dana yang dianggarkan dan jika sampai Rp 245 juta hutang, lalu berapa miliar rupiah DAK bantuan Provinsi Jawa Barat itu, jadi ketahuan dugaan berbohong sang kepala sekolah, ujar salah seorang warga Jati Sampurna, Kota Bekasi.

Kepala sekolah Ibu Hj. Lia Yuni Amelia menjawab pertanyaan media ini yang dihubungi melalui WhatsApp (WA) tentang mobil Innova mobil operasional SMKN 4 Kota Bekasi yang telah dijual dan tidak diketahui mobil tersebut berapa dijual, tetapi menurut informasi bahwa mobil Innova seperti itu harganya masih mahal walau mobil Bekasi. Penjualan mobil Innova mobil operasional SMKN 4 itu dilakukan kepala sekolah adalah untuk merenovasi RPJ TKJ yang tidak dapat bantuan dana dari Provinsi maupun dari Pusat, ujar Lia.

Padahal keterangan yang didapat media ini menjelaskan, bahwa kepala sekolah terdahulu yakni pak Soso sudah susah payah untuk mendapatkan atau membeli mobil operasional SMKN 4 itu, namun kepela sekolah Hj. Lia Yuni Amelia begitu gampang menjualnya, ujar sumber yang tidak bersedia disebut namanya itu.

Diduga perpindahan atau mutasi kepala sekolah Hj. Lia Yuni Amelia ke SMKN 1 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, karena banyak masalah dilakukan oknum kepala sekolah ini. Termasuk hingga sampai saat ini belum tuntas kasus pemukulan anak siswi yang sampai masuk rumah sakit. Informasi yang diperoleh menjelaskan tidak selesainya masalah itu karena terlalu besar minta ganti ruginya sehingga kepala sekolah tidak sanggup, kata sumber itu. (Redaksi)